Vsmart Extensions

Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Pasal 24

Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menghimpun data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya, melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran APBD, mengendalikan pelaksanaan keuangan APBD, dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

 

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24, Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program Bidang Pengelolaan Kas Daerah;.

b. perumusan kebijakan pengelolaan kas daerah;

c. penyusunan kebutuhan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);

d. koordinasi pelaksanaan Potongan Fihak Ketiga (PFK);

e. koordinasi pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran atas beban kas daerah;

f. penatausahaan keuangan daerah dan penerbitan Surat Perintah Pencairan

g. Dana (SP2D);

h. pengendalian pelaksanaan APBD;

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengelolaan

j. Kas Daerah;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 26

Bidang Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan;

b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

c. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;

d. Seksi Perekonomian.


Pasal 27

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan Potongan Fihak Ketiga (PFK) di bidang pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program Seksi Pemerintahan;

b. pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di bidang pemerintahan;

c. penghimpunan data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, Potongan Pihak Ketiga (PFK) yang terdiri dari Iuran wajib Pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di bidang pemerintahan;

d. pengujian atas tagihan pihak ketiga dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Daerah di bidang pemerintahan;

e. penyiapan bahan penolakan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di bidang emerintahan;

f. pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan APBD di bidang pemerintahan;

g. penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala di bidang pemerintahan;

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemerintahan.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.