Vsmart Extensions

Materi Bimtek

Struktur APBD dan Kode Rekening

Teknis Penyusunan RKA-SKPD

Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mengolah data-data penatausahaan atau ketatausahaan keuangan daerah. Sistem ini terdapat dua versi, yakni versi PEMDA yang berfungsi mengolah data-data SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ serta menghasilkan laporan-laporan yang berkaitan dengan data-data tersebut. Versi berikutnya adalah Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah versi SKPD.

BAB II.pdf

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan berdasarkan SPD yang dikeluarkan oleh BUD / Kuasa BUD kepada SKPD yang bersangkutan. SPP ada 4 (empat) jenis, yakni SPP untuk Uang Persediaan (SPP-UP), SPP untuk Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), SPP untuk Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), SPP untuk Pembayaran Langsung (SPP-LS).

BAB III.pdf

Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD ang bersangkutan.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen pertanggung jawaban atas kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan menggunakan dana APBD yang disediakan oleh BUD / Kuasa BUD.

BUKU PANDUAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Catatan Penggandaan Modul

Cover Modul 1,2,3,4,5,6, Buku Saku.

Cover Paparan Jogja

Cover Modul 1:Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas; Cover Modul 2:Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas dari Pendapatan Asli Daerah;Cover Modul 3:Penjurnalan untuk Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah.

DRAFT LAMPIRAN.pdf

Draft Lampiran

Jadwal Bimbingan Teknis Implementasi Software Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Kuasa Anggaran (KPA) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKD) dan Anggaran Kas

Modul Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Modul Penjurnalan untuk Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah.

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas.

Paparan Teknis Penyusunan DPA-SKPD dan Anggaran Kas

Proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penatausahaan Penerimaan Kas

DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN AKUNTANSI PEMERINTAH 1 DAERAH

Modul Persamaan dasar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah daerah harus melakukan konsolidasi / penggabungan terhadap laporan keuangan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sistem dan Prosedur Penerimaan kas Dari Pendapatan Asli daerah.

Setelah mendapat penjelasan mengenai konsep sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah diharapkan Bapak/ Ibu Peserta Pelatihan dapat melakukan penjurnalan transaksi keuangan hingga membuat laporan keuangan pemerintah daerah.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.