Kunjungan Kerja Aceh

in Berita Bersaing, 2016-10-13 15:54:42, 373x

                                                                                                                                         Rabu, 5 Oktober 2016
Pada kesempatan kali ini Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima tamu dari Pemerintah Provinsi Aceh. Penerimaan kunjungan antar pemerintah provinsi ini didasari dari keinginan Pemerintah Provinsi Aceh untuk melaksanakan pembelajaran (Benchmarking) tentang SOP dan mekanisme pelaksanaan persidangan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
Peserta atau tamu dari Pemerintah Provinsi Aceh berjumlah 40 orang yang terdiri dari Inspektur Kabupaten/Kota dan Inspektur Pemerintah Provinsi Aceh. Kedatangan tamu langsung disambut oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta yang dipimpin Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta dan didampingi Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan jalannya acara penerimaan tamu dari Pemerintah Provinsi Aceh.
Pembukaan langsung dibuka oleh Bp Sumadi selaku Kepala Inspektorat DIY dan sekaligus wakil dari Majelis Pertimbangan TP-TGR. Setelah beliau mempersilahkan semua peserta duduk di dalam ruangan Dalem Ageng Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Bp Sumadi menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan proses awal mula terjadinya Kerugian Daerah di Pemda DIY. Adapun hal-hal yang beliau sampaikan adalah sebagai berikut :
 Pada saat ini Pemda DIY telah melaksanakan beberapa ketentuan dalam penyelesaian kerugian daerah. Adapun ketentuan yang telah dilaksanakan adalah secara terus – menerus kerugian daerah tetap dapat tertagih.
 Sumber adanya informasi kerugian Daerah berasal dari LHP BPK RI yang menyatakan bahwa terdapat kerugian daerah di Pemda DIY yang harus segera diselesaikan. Tindak lanjut dari hal tersebut secara rutin melalui Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi terus mengupayakan penagihan terhadap subyek yang mengakibatkan kerugian daerah.
Setelah Bp Sumadi menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan adanya kerugian daerah, maka selanjutnya beliau memberikan waktu kepada Bp. Eko Priyanto selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk menyampaikan masalah teknis berkaitan dengan upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah. Adapun materi yang disampiakan adalah sebagai berikut :
 Pada dasarnya Pemda DIY telah melaksanakan beberapa upaya yang signifikan untuk menyelesaikan kerugian Daerah yang ada. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah Pengiriman surat tegoran kepada subyek yang mengakibatkan kerugian Daerah. Surat Tegoran ini dikirimkan secara terus-menerus ke alamat tempat tinggal subyek yang mengakibatkan kerugiaan daerah. Permasalahan yang terjadi dilapangan alamat rumah sering berpindah sehingga Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR kesulitan untuk mencari dan mengirimkan surat tegoran tersebut.
 Upaya yang dilakukan selain diatas adalah penagihan langsung kepada subyek yang mengakibatkan kerugian daerah. Penagihan langsung ini salah satu cara yang efektif untuk mengetahui keberadaan alamat rumah dan kondisi subyek secara jelas. Sehingga akan diketahui lokasi rumah tinggal yang terbaru ataupun kondisi perekonomian subyek yang mengakibatkan kerugian daerah secara jelas.
 Upaya terakhir yang dilakukan Pemda DIY untuk menyelesaikan kerugian Daerah adalah mengirimkan Laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah secara rutin baik kepada BPK RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat jenderal Bina Keuangan Daerah agar proses penyelesaian kerugian daerah di Pemda DIY tetap terkontrol secara efektif.
Banyak dari peserta yang menanyakan kepada Bp Sumadi maupun anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR tentang SOP dan Mekanisme Persidangan Majelis Pertimbangan TP-TGR tetapi secara spontan dijawab bahwa selama ini SOP berkaitan dengan Penyelesaian TP-TGR di Pemda DIY tidak ada begitu pula dengan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR tidak pernah dilakukan karena selama ini penyelesaian kerugian daerah di Pemda DIY diupayakan dengan cara damai dengan jalan setelah Subyek yang mengakibatkan kerugian Daerah menandatangani SKTJM maka aka diproses selanjutnya dengan penagihan langsung dan pengiriman surat tegoran secara rutin. Cara ini sangatlah efektif karena Kerugian Daerah di pemda DIY mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun.
Setelah semua pertanyaan dari peserta berkaitan dengan SOP dan Mekanisme Sidang Mejelis Pertimbangan TP-TGR dijawab oleh narasumber maka seluruh peserta kemudian berpamitan. Acara terakhir ditutup dengan kegiatan ramah-tamah dan pemberian cindera mata untuk Pemerintah Provinsi Aceh.

Lainnya

Video Gallery View all