Kunjungan Jabar

in Berita Bersaing, 2016-10-17 07:19:17, 475x
  • Kunjungan Jabar 5 Oktober
  • Rabu, 5 Oktober 2016           
  • Studi Banding dihadiri oleh Bapak Wiyos Santoso SE, M.Acc Kepala Bidang Akuntansi mewakili Bapak Kepala Dinas DPPKA serta Kasi dan staf dari Bidang Kas Daerah dan Bidang Pengelolaan Barang Daerah. Dari Pemda Jawa Barat dipimpin oleh Dra. Hj. Rina Rodianingsih, Ak, MM sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta Bapak Junaidi, Ak sebagai Kepala Bagian Administrasi Sekda Pemda Jawa Barat. Peserta lainnya merupakan Petugas Akuntansi dan Pelaporan dari perwakilan OPD se-Provinsi Jawa Barat.
  •             Bebarapa hal yang menjadi bahan diskusi antara lain sebagai berikut:

    NO

    URAIAN

    JAWABAN

    1.

    Apakah Pemprov DIY menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan aplikasi?

     

    Ya

    2.

    Jika Ya, aplikasi apakah yang dipakai?

     

    Aplikasi SIPKD

    3.

    Pedoman apa saja yang dibuat pemprov DIY untuk penerapan SAP berbasis akrual?

     

    1. Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
    2. Kebijakan Akuntansi
    3. Sistem Akuntansi Pemda

    4.

    Bagaimana strategi/ langkah aksi yang dilakukan oleh pemprov DIY  pada tahap penyusunan LKPD dengan SIPKD?

     

    Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan secara intensif kepada petugas akuntansi SKPD.

    Penyiapan dan Uji coba aplikasi SIPKD agar dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan

    5.

    Apakah semua modul SIPKD digunakan secara utuh? Yaitu mulai dari modul perencanaan, sampai dengan modul pertanggungjawaban dan pelaporan.

    Bila Tidak, Apakah semua aplikasi yang digunakan Pemprov DIY yang berkaitan dengan penyusunan LK telah terintegrasi?

     

    Ya. Modul core digunakan secara utuh mulai dari penganggaran, penatausaahaan dan pelaporan

    6.

    Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengoperasionalan SIPKD

     

    Belum. Operasional SIPKD masih mendasarkan pada pedoman manual dari pengembang aplikasi. 

    7.

    Dalam mengoperasionalkan SIPKD baik pengembangan atau kustemisasi dikerjakan oleh SDM Pemprov DIY secara penuh atau masih memerlukan bantuan dari pihak USADI?

    Kalau masih, seperti apa bentuk kerjasamanya?

     

    Pengembangan minor, atau kastemisasi report dikerjakan oleh Tenaga Ahli Pemda DIY. Namun untuk pengembangan mayor masih bekerjasama dengan PT. Usadi melalui kontrak penunjukan langsung.

    8.

    Siapakah yang memiliki wewenang untuk melakukan mapping di SIPKD? (misalnya, mapping rekening LRA, LO, Neraca, dll) Admin aplikasi atau bidang Akuntansi?

     

    Mapping dilakukan oleh Admin Bidang Akuntansi

    9.

    Adakah komitmen dalam implementasi aplikasi SIPKD Akrual?

     

    Ya, ada.

    10.

    Apakah sudah seluruhnya Laporan Keuangan (LRA,LP-SAL,Neraca,LO,LPE dan LAK) dihasilkan dari SIPKD? Jika belum, kendala apa saja yang menghambat output LKPD dari SIPKD?

     

    Ya. Seluruh Laporan Keuangan sudah dihasilkan dari aplikasi SIPKD. Namun masih ada sedikit kendala terkait dengan LAK, yaitu ada selisih angka sedikit dengan versi manual.

    11.

    Apakah semua jurnal dibuat secara otomatis?Jelaskan!

     

    Ya. Jurnal secara otomatis dilakukan oleh sistem.

    12.

    Jenis Transaksi apa saja yang memerlukan jurnal memorial?

     

    1. Persediaan dan beban persediaan.
    2. Penyusutan
    3. Jurnal koreksi

    13.

    Kapan dilakukan jurnal memorial? Per transaksi/bulanan/triwulan/semester/tahunan?

     

    Sesuai kebutuhan, ada yang per bulan, triwulan, semester, atau akhir tahun

    14.

    Bagaimana perlakuan jika terjadi kesalahan transaksi? (misal: kesalahan pembebanan kode rekening kegiatan yang sudah menjadi SP2D)

     

    Untuk memperbaiki kesalahan transaksi SKPD harus mengajukan surat permohonan perbaikan data pada sistem aplikasi.

    15.

    Bagaimana perlakuan jika terjadi kesalahan pada pengakuan pajak baik penerimaan atau penyetoran?

     

    Kesalahan pada pengakuan pajak akan dilakukan perbaikan dengan pihak terkait misalnya kantor pajak.

    16.

    Apakah dalam mekanisme penatausahaan Bendahara Pengeluaran mengenal istilah LS Bendahara? Jika Ya, jelaskan bagaimana mekanisme pengakuan transaksi LS Bendahara tersebut?

     

    Tidak mengenal adanya transaksi LS bendahara

    17.

    Apakah Akuntansi Aset sudah menggunakan SIPKD?

     

    Ya. Pengelolaan Aset menggunakan Aplikasi SIPKD modul Aset.

    18.

    Jika Tidak, Apakah aplikasi yang dipakai dalam Pengelolaan BMD dan apakah sudah terintegrasi dengan SIPKD?

     

    Aplikasi SIPKD modul aset belum terintegrasi dengan SIPKD core, namun ke depan akan diintegrasikan

    19.

    Apakah perhitungan penyusutan untuk setiap BMD pada aplikasi sudah secara otomatis?

     

    Saat ini masih dikembangan penghitungan penyusutan dengan aplikasi.

    20.

    Jika tidak, bagaimana perhitungan penyusutan BMD?

     

    Untuk tahun 2015 penghitungan penyusutan masih menggunakan cara perhitungan manual excel. Hasil perhitungan manual tersebut baru dientrikan di SIPKD setiap triwulan. Tetapi untuk Data Master Aset sudah menggunakan SIPKD dengan sistem offline. Sedangkan untuk persediaan masih menggunakan sistem lain yang juga dilakukan secara offline.

    21.

    Dalam penyusunan LKPD, bagaimana peranan Bidang Akuntansi?

     

    Bidang Akuntansi sebagai konsolidator dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemda

    22.

    Bagaimana proses konsolidasi LK OPD dengan SIPKD?

     

    Proses konsolidasi dilakukan oleh sistem SIPKD. Setelah seluruh  SKPD  selesai menyusun laporan keuangan maka secara otomatis akan dapat dihasilkan LK Pemda

    23.

    Adakah bagian khusus yang mengelola keuangan SKPKD/ PPKD?

     

    Tidak ada bagian khusus yang mengelola keuangan PPKD. Fungsi-fungsi PPKD dilekatkan pada masing-masing Bidang di DPPKA sesuai tupoksi.

    24.

    Bagaimana pengelolaan keuangan SKPKD dalam SIPKD?

     

    Pengelolaan keuangan SKPKD menjadi bagian dalam aplikasi SIPKD.

    25.

    Ada berapa jumlah SDM yang mengawal pengoperasian SIPKD?

     

    1. Admin DPPKA  = 17 orang
    2. Admin Diskominfo = 6 orang
    3. Admin SKPD = 18 orang

    26.

     

    Bagaimana entrian transaksi untuk BLUD dilakukan?

     

    1. Pengentrian dilakukan gelondongan satu bulan sekali untuk Pendapatan, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal.

    27.

    UP dilakukan berdasar apa? Per Kegiatan atau Per SKPD?

     

    UP dilakukan per SKPD

     

    28.

    Berapa lama waktu yang diperlukan untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan dari SIPKD? Kalau dalam waktu 3 bulan (Oktober-Desember) memungkinkan tidak?

     

    Untuk bisa menghasilkan Laporan Keuangan, yang perlu dipastikan adalah kesiapan sistemnya serta SDM dari OPD yang akan mengentrikan data.

     

     

     

Lainnya

Video Gallery View all